Susun RKPD 2027, Pemkab Tanah Bumbu Targetkan Diversifikasi Ekonomi
Tanah Bumbu, FENOMENA.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengikuti Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Agenda koordinasi tersebut dilangsungkan di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Langkah penyelarasan ini dilakukan guna menjamin integrasi perencanaan secara vertikal antara kebijakan nasional, provinsi, hingga tujuan global. RKPD 2027 sendiri merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025–2029 yang berfokus memantapkan fondasi transformasi daerah.
Mewakili Bupati Andi Rudi Latif, Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung, menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dirancang untuk mengurangi ketergantungan wilayah pada sektor ekstraktif seperti pertambangan.
Sektor tersebut dinilai berisiko memicu ketimpangan sosial serta memberikan tekanan berlebih pada kelestarian lingkungan hidup.
“Tema pembangunan tahun 2027 Kabupaten Tanah Bumbu adalah Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab,” urai M. Untung.
Untung memaparkan, pada aspek keselarasan nasional, dokumen perencaan ini merujuk pada poin-poin Asta Cita, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, reformasi birokrasi, serta akselerasi hilirisasi industri melalui optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga.
Sementara pada aspek regional, perencanaan ini didesain untuk memperkuat posisi strategis Bumi Bersujud sebagai gerbang logistik utama sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap proyek strategis provinsi, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan konektivitas Pelabuhan Batulicin sebagai hub pelayaran internasional.
Berdasarkan analisis teknokratis, prioritas pembangunan Tanah Bumbu ke depan bertumpu pada Tiga Aksi Prioritas. Pertama, transformasi ekonomi dan kemandirian pangan melalui diversifikasi sektor non-ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, serta penguatan permodalan UMKM.
Kedua, transformasi infrastruktur kewilayahan berbasis potensi kecamatan, termasuk peningkatan akses sanitasi layak dan proporsi jalan mantap.
Ketiga, transformasi pelayanan publik lewat digitalisasi sistem menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pendidikan dan kesehatan.
Pos Terkait
Populer
