Tanah Bumbu, FENOMENA.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti roadshow daring percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota, Kamis (16/2/2023) secara Digital Live Room (DLR) Kantor Bupati.
Roadshow ini digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertujuan untuk mengetahui presentasi terkait upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing Kabupaten/Kota.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkan Tanah Bumbu, Riduan menyampaikan upaya yang dilakukan Pemkab Tanbu guna mempercepat penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bumi Bersujud.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diantaranya, untuk akses air minum layak 82,65 persen, akses sanitasi layak 91,46 persen, jumlah desa Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan sebanyak 132 dari 144 desa, jumlah bidan sebanyak 646, tenaga gizi 53, kader kesehatan 1.432.
Kemudian, fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit 3 unit, Puskesmas 14 unit, Klinik 37 unit, Praktek Bidan Mandiri 25 unit, Posyandu 205 unit, Antropometri 197 buah.
Sedangkan data sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) ada 16.274 individu dengan 3,447 KK. “Namun ketika dilakukan verifikasi ulang dan validasi data oleh Tim dari Kabupaten Tanah Bumbu, hanya ada 5.854 individu dengan 1,313 KK pada tahun 2022,” papar Riduan dalam keterangannya kepada Fenomena.id, Sabtu (18/2/2023).
“Terkait data kemiskinan ekstrem ini telah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Pusat Statistik Tanah Bumbu dan kita juga sudah pernah konsultasikan langsung ke pusat,” jelas Riduan yang juga mewakili Bupati Tanah Bumbu, Zairullah.
Pemkab Tanbu berharap, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Tanah Bumbu sudah berada di angka zero.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengucapkan terimakasih atas partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan presentasi terkait program sanitasi dan air bersih.
“Diharapkan pada setiap Pemerintah Daerah mengajukan usulan baru kepada Kementerian terkait,” ujar Muhadjir
Rakoor dihadiri pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Tanah Bumbu Andi Anwar Sadat, Bapak Asuh Stunting, Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala SKPD terkait, Camat, Kepala Desa/lurah, Kepala Puskesmas dan undangan terkait lainnya.
