
Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID Empat Pemerintah Kabupaten Banjar memfokuskan pembahasan empat program prioritas dalam Rapat Koordinasi Kecamatan yang digelar di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (25/5/2026) siang. Empat isu yang menjadi perhatian yakni penanggulangan stunting, Kabupaten Layak Anak (KLA), pencegahan narkoba, dan percepatan penyaluran bantuan bencana.
Rakor dipimpin langsung Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan dihadiri Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany, kepala SKPD terkait, para camat, serta kepala bagian Setda Banjar.

Dalam arahannya, Saidi Mansyur menyoroti masih tingginya angka stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. Ia menyebut persoalan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari proses pengukuran balita di lapangan hingga pola asuh keluarga.
“Masalah utama terletak pada proses pengukuran di lapangan. Kader Posyandu yang sering diganti-ganti menjadi salah satu kendala sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Selain itu, faktor pola asuh keluarga, kondisi ekonomi, sanitasi dan pendidikan juga mempengaruhi,” ujar Saidi.

Ia menegaskan pengukuran balita harus dilakukan sesuai standar. Anak usia di bawah dua tahun diukur dalam posisi berbaring, sedangkan anak di atas dua tahun dilakukan pengukuran dalam posisi berdiri.
Bupati juga meminta para pambakal tidak terlalu sering mengganti kader Posyandu agar pendataan lebih konsisten dan valid. Dinas Kesehatan bersama camat dan Dinas Sosial diminta memperkuat pendampingan guna mengoptimalkan upaya pencegahan stunting di masyarakat.
Selain stunting, Pemkab Banjar turut menyoroti program Kabupaten Layak Anak. Saidi mengungkapkan masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung, seperti sekolah ramah anak dan minimnya masjid ramah anak yang memiliki legalitas.

Ia meminta camat bersama jajaran Tata Pemerintahan (Tapem) aktif mengawal pemenuhan sarana penunjang KLA, termasuk penyediaan toilet gender di setiap perangkat daerah.
Rakor juga membahas percepatan penyaluran bantuan bencana. Menurut Saidi, respons cepat pemerintah daerah melalui BPBD dan Dinas Sosial selama ini sudah berjalan baik terhadap laporan masyarakat maupun pemerintah kecamatan dan desa.
Namun demikian, ia menekankan agar bantuan berupa barang maupun anggaran dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak dan tidak dialihkan ke pos lainnya.
“Bantuan berupa barang dan anggaran diharapkan segera disalurkan kepada penerima agar tidak dialihkan ke pos lain,” katanya.
Sementara dalam upaya pencegahan narkoba, Pemkab Banjar melalui Badan Kesbangpol terus memperkuat koordinasi dengan Polres Banjar. Luas wilayah Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan sejumlah daerah dinilai rawan menjadi jalur peredaran narkoba.
“Sosialisasi dan koordinasi dengan camat sangat penting untuk menekan peredaran narkoba. Kesbangpol diminta menyampaikan langkah teknis pencegahan agar bisa didorong secara masif sampai di tingkat desa,” pungkas Saidi.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Banjar berharap empat program prioritas itu dapat terus dikawal secara optimal sehingga pelaksanaannya berjalan efektif dan kondisi di lapangan dapat terdata secara akurat.

