
Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID – DPRD Kabupaten Banjar mendorong percepatan penanganan kematian ikan secara massal yang terjadi di sejumlah kawasan budidaya akibat menurunnya debit air selama musim kekeringan.
Salah satu langkah yang disepakati yakni membuka aliran sungai dan jaringan irigasi secara bergiliran untuk menambah pasokan air ke wilayah yang terdampak.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat gabungan empat komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, camat, serta kepala desa dari sejumlah wilayah terdampak, Kamis (16/7/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh, mengatakan BWS Kalimantan III telah menyatakan kesiapan membuka aliran air. Namun, pelaksanaannya masih menunggu rekomendasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Alhamdulillah, hasil rapat hari ini BWS siap membuka aliran sungai dan irigasi. Saat ini tinggal menyiapkan surat rekomendasi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada BWS. Mudah-mudahan dalam dua hingga tiga hari ke depan teknis pelaksanaannya sudah dapat diselesaikan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini meminta, pembukaan aliran air nantinya dilakukan secara bergantian. Mekanisme tersebut diperlukan agar kebutuhan air untuk sektor pertanian dan perikanan tetap terpenuhi tanpa saling mengganggu.
Ia juga mengungkapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebelumnya telah memberikan peringatan kepada para pembudidaya sejak April 2026 terkait potensi kekeringan.
Para pembudidaya bahkan telah diimbau untuk tidak melakukan penebaran benih ikan dalam jumlah besar mengingat adanya potensi penurunan debit air.
“Dinas sudah sejak awal mengingatkan adanya potensi penurunan debit air. DPRD menjalankan fungsi pengawasan melalui mitra kerja agar langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Hasan Hamdan, menilai pembukaan aliran air dari Sungai Riam Kanan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap sektor perikanan.
Ia menjelaskan, rendahnya debit air turut menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen (DO). Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ikan mengalami kematian dalam jumlah besar.
“Harapan masyarakat adalah dibukanya aliran air dari Sungai Riam Kanan. Debit air yang rendah menyebabkan kadar oksigen menurun sehingga banyak ikan mati. Dampaknya kini sudah meluas ke sejumlah wilayah,” jelas Hasan.
Sejumlah wilayah disebut telah merasakan dampak tersebut, di antaranya Kecamatan Pengaron, Astambul, Martapura Barat, serta beberapa kawasan lainnya.
Hasan meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan meningkatkan koordinasi dengan BWS Kalimantan III agar pembukaan aliran air dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar kematian ikan tidak terus meluas dan kerugian yang dialami para pembudidaya dapat ditekan.
Terkait keluhan masyarakat mengenai munculnya bau tidak sedap di sejumlah lokasi, Hasan memastikan bau tersebut bukan akibat pencemaran air.
“Bau yang muncul berasal dari ikan-ikan yang mati dan membusuk, bukan karena adanya pencemaran air,” tegasnya.
Hasan menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan BWS Kalimantan III sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, proses tersebut dinilai belum berjalan optimal.
Karena itu, rapat lintas sektor yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, BWS, camat, hingga kepala desa diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat langkah penanganan di lapangan.

