Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID – Polemik dapur umum di wilayah terdampak banjir mencuat. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa bantuan makanan tidak mungkin diberikan kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Pemerintah daerah menegaskan prioritas hanya untuk warga paling terdampak dan pengungsi.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, saat menjelaskan peran Dinas Sosial pada Rakoor Siaga Bencana dan Penanganan Banjir Selasa (6/1/2026) pagi
“Kita ini men-support dapur umum, tapi tidak mungkin semua masyarakat kita layani terus-menerus. Batas kemampuan kita ada,” tegas Erny.
Saat ini, dapur umum standar tingkat kecamatan beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk, didukung oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Logistik diperkuat oleh Kementerian Sosial RI, menyusul kedatangan Menteri Sosial ke Kabupaten Banjar pada Minggu lalu. Sebelumnya, bantuan juga datang dari Dinsos Provinsi dan logistik Kabupaten Banjar dengan cadangan beras yang diback-up Ketapang.
Sementara itu, dapur umum di Martapura Barat didukung oleh Brimob Polda Kalimantan Selatan, dengan suplai logistik diteruskan oleh Pemkab Banjar. Untuk dapur tambahan, BPBD akan menentukan lokasi, sementara logistik dan tenaga memasak akan disiapkan oleh Tagana Dinsos.
Namun sorotan utama tertuju pada penghentian sementara dapur umum di Martapura Timur, yang memicu pertanyaan di masyarakat. Erny menegaskan, kebijakan tersebut bukan tanpa alasan.
“Kenapa dapur Martapura Timur berhenti? Karena yang kita layani bukan hanya Martapura Timur. Bantuan ini bergantian,” ujarnya tegas.
Selama lima hari beroperasi, dapur umum Martapura Timur memproduksi 6.000 bungkus nasi per hari, dengan sekitar satu ton beras dimasak setiap hari, lengkap dengan lauk seperti sarden, mi, dan telur. Namun Erny menekankan, dapur umum tidak mungkin melayani seluruh warga tanpa seleksi.
“Kita membantu ini tidak bisa ‘sealam-alaman’. Kita prioritaskan yang benar-benar tidak mampu dan terdampak,” katanya.
Ia bahkan menyinggung fakta di lapangan bahwa masih ada warga yang tetap beraktivitas ekonomi.
“Kita lihat masih ada yang bewarung, masih bisa bekerja. Yang kita bantu itu yang benar-benar tidak bisa bekerja dan tidak punya akses ekonomi,” ujarnya lugas.
Erny juga mengingatkan aparat kecamatan dan desa agar tidak memaksakan distribusi bantuan tanpa mempertimbangkan keterbatasan logistik dan data. Ia mengungkap pengalaman di Sungai Tabuk, di mana bantuan justru menjadi masalah karena disalurkan tanpa kendali.
“Bantuan yang seharusnya tidak untuk satu desa saja, kemarin kolaps ke Kemensos karena dibagikan semua. Akhirnya kita yang diserang kepala desa karena ada warga yang kelaparan,” ungkapnya.
Menurutnya, tuntutan agar seluruh warga menerima bantuan tidak realistis dan justru memperkeruh keadaan.
“Kepala desa menuntut semua masyarakatnya terayomi, tapi data valid belum ada semua. Ini yang jadi persoalan,” tegas Erny.
Untuk saat ini, dapur umum Martapura Timur dialihkan ke Kantor Dinas Sosial Unit 2, dengan fokus melayani pengungsi. Produksi tetap berjalan dengan target 6.000 bungkus makanan per hari, khusus bagi warga yang sudah tidak memiliki pilihan lain.
“Pengungsi ini prioritas utama. Mereka secara logika sudah tidak bisa apa-apa lagi, makanya harus kita dahulukan,” pungkasnya.
Penulis : Gusdur
Editor : Muhammad Apriani
