Jakarta, FENOMENA.ID – Tiga organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyetujui lima Aspirasi dari Pemerintahan Desa seluruh Indonesia untuk menjadi keputusan dan semangat perjuangan bersama.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum APDESI, Sunan Bukhari usai acara Simposium Desa 2023 dengan tema, ‘Urgensi Revisi UU No. 6 Tahun 2014’ yang digelar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Sunan menyampaikan, lima aspirasi itu pertama, Pemerintah Pusat mendukung dan menyepakati sepenuhnya 10 persen belanja negara melalui APBN setiap tahun dipergunakan untuk dana alokasi desa atau pembangunan masyarakat desa.
“Kami meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan Revisi UU no 6 Tentang Desa pada tahun 2023 dan meminta Presiden melalui Mendagri untuk melaksanakan pilkades serentak tahun 2023 dan meminta Bupati /Walikota agar melakukan Proses pilkades serentak guna menghindari politisasi desa menjelang 2024,” kata Sunan kepada wartawan siang tadi.
Selanjutnya, lanjut Sunan, mereka juga meminta kepada Presiden Untuk mengevaluasi kinerja dari pendamping desa yang dibentuk oleh kementerian desa karena dianggap pemborosan uang negara dan tidak efektif dan efisian keberadaannya dalam mendukung pembangunan Desa.
Sunan meminta rekrutmen pendamping desa harus berasal dari desa itu sendiri. “Kan kalau kita mengikuti program Nawacita seharusnya pendamping desa dari desa itu sendiri. Banyak anak muda kita yang berpendidikan, kan lebih bagus kalau mereka itu direkomendasi menjadi pendamping desa,” tambah Sunan.
Terakhir, tiga Organisasi Pemerintahan Desa ini bersepakat akan melakukan AKSI DESA BERSATU sebanyak 100 ribu Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023.
Turut hadir, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).
