Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID – Kesiapan menghadapi puncak musim kemarau menjadi perhatian Komisi I DPRD Kabupaten Banjar. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar, Jumat (24/7/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin, didampingi Wakil Ketua Sunardi, tersebut dibahas berbagai potensi bencana yang meningkat selama musim kemarau, mulai dari kebakaran, kekeringan hingga dampak pencemaran lingkungan.
Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugroho dan Kepala DPKP Kabupaten Banjar Agus Siswanto bersama sejumlah anggota Komisi I DPRD Banjar.
Amiruddin mengatakan, rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat penanggulangan bencana, baik dari sisi pencegahan, penanganan ketika bencana terjadi, hingga pemulihan pascabencana.
“Kami ingin memastikan BPBD dan DPKP benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam penyediaan air bersih, distribusi logistik, maupun proses penyelamatan saat terjadi bencana,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian DPRD adalah ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Amiruddin mengungkapkan, BPBD Kabupaten Banjar saat ini memiliki sekitar 140 unit tandon air, namun sekitar 80 unit di antaranya sudah disalurkan kepada masyarakat.
Jika kekeringan terus berlanjut, persediaan tandon tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi. Karena itu, DPRD mendorong adanya penambahan tandon melalui anggaran perubahan.
Selain sarana dan prasarana, Komisi I juga menyoroti kondisi personel Tim Reaksi Cepat (TRC), terutama aparatur PPPK yang terlibat dalam penanganan bencana.
Menurut Amiruddin, para personel tersebut selama ini harus bekerja di luar jam kerja normal, termasuk menangani kebakaran serta mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. Namun, mereka disebut belum mendapatkan honorarium maupun insentif khusus.
“Kami akan memperjuangkan kebutuhan yang diajukan SKPD karena menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih hingga penanganan kebencanaan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar untuk mencari solusi melalui mekanisme penganggaran.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugroho mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan, termasuk simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Simulasi tersebut antara lain dilaksanakan di Kecamatan Gambut dan Mataraman dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.
Wasis menjelaskan, penanganan kebakaran akan menggunakan armada darat apabila lokasi masih dapat dijangkau. Namun, untuk kawasan yang sulit diakses, pihaknya telah menyiapkan dukungan helikopter untuk operasi water bombing maupun modifikasi cuaca jika situasi darurat membutuhkan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar berharap koordinasi antara BPBD, DPKP dan instansi terkait semakin diperkuat. Kesiapsiagaan dinilai penting mengingat puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi bencana yang berdampak terhadap masyarakat.
Pos Terkait
Populer
