DPRD Banjar Soroti Pengangguran dan PAD, Pembangunan Diminta Lebih Menyentuh Warga
Fokus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Banjar mulai mengerucut pada sejumlah isu strategis, terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penanganan pengangguran.
Hal itu mengemuka dalam rapat Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banjar bersama jajaran perangkat daerah yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Banjar, Rabu (1/4/2026) siang.
Ketua Tim Pansus DPRD Banjar, Sunardi, menegaskan evaluasi LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah selama 2025.
Menurutnya, salah satu perhatian utama pansus adalah optimalisasi PAD yang dinilai masih memiliki banyak potensi belum tergarap maksimal.
“Kita ingin ada penekanan dalam peningkatan PAD. Nantinya akan kita rekomendasikan pembentukan tim khusus agar sektor-sektor potensial bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Tim khusus tersebut rencananya melibatkan lintas instansi, mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, hingga Dinas Perizinan guna memperkuat pengawasan dan penertiban sektor pendapatan.
Selain PAD, pansus juga memberi perhatian terhadap meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Banjar. Meski tren pembangunan secara umum dinilai positif, DPRD meminta pemerintah daerah lebih serius menyiapkan langkah intervensi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudhi Andrea, mengakui masih ada sejumlah indikator pembangunan yang perlu didorong lebih optimal.
“Secara umum trennya positif, meskipun ada beberapa indikator yang perlu kita dorong lagi. Salah satunya tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan, namun masih dalam batas yang bisa kita intervensi,” katanya.
Dalam pembahasan LKPJ tersebut, pansus juga akan mendalami berbagai sektor lain seperti pelayanan publik, proyek infrastruktur, hingga penanganan banjir yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Sunardi menyebut evaluasi dilakukan secara bertahap bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Banjar.
“Nanti kita bedah per sektor bersama OPD terkait. Dari situ akan muncul rekomendasi strategis yang disandingkan dengan RPJMD,” jelasnya.
Pembahasan LKPJ dijadwalkan berlangsung dalam beberapa kali pertemuan lanjutan. DPRD Banjar menargetkan seluruh rekomendasi akhir rampung pada akhir April 2026 sebelum disampaikan sebagai bahan tindak lanjut pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
Pos Terkait
Populer
