Jakarta, Fenomena.id – Anggota DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Induk, Yance Mote, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Rapimnas I Partai Golkar 2025 dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam agenda pembangunan nasional dan penguatan ketahanan pangan serta ketahanan energi.
Yance Mote menjelaskan bahwa Rapimnas merupakan forum strategis konsolidasi organisasi Partai Golkar. Dalam forum tersebut ditegaskan kembali bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh keputusan Musyawarah Nasional (Munas) wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai.
“Rapimnas ini adalah konsolidasi organisasi. Semua keputusan Munas, AD dan ART harus dijalankan secara konsisten. Di Rapimnas juga dibentuk Komisi A, B, dan C untuk membahas program strategis partai,” ujar Yance Mote.
Lebih lanjut, Yance menegaskan target besar Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029, yakni meraih kemenangan dan menambah jumlah kursi di semua tingkatan legislatif, mulai dari DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPR Kabupaten/Kota.
“Golkar harus berjaya di Pemilu 2029. Target kita jelas, penambahan kursi di semua level legislatif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yance Mote juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua, khususnya melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta gagasan pembangunan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Tanah Papua.
Menurut Yance, arah kebijakan tersebut sangat baik, terutama untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan di Papua harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan militer.
“Sebagai anak Papua, saya berharap pembangunan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah harus membuka dialog dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbicara dari hati ke hati, bukan dengan pendekatan kekuatan militer,” ujar Yance.
Ia menegaskan bahwa investasi besar tidak boleh meminggirkan masyarakat asli Papua. Rakyat Papua, menurutnya, harus dilibatkan dan dilindungi, bukan digusur atau disingkirkan.
“Papua adalah bagian dari NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jumlah penduduk Papua sekitar 1,7 juta jiwa, bagian dari 300 juta rakyat Indonesia. Mereka harus dilindungi dan dilibatkan dalam pembangunan,” katanya.
Yance berharap pemerintah pusat dapat mengatur pembangunan di Papua secara bijak sehingga masyarakat lokal mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua, menurutnya, memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung kemajuan Indonesia di masa depan.
“Papua punya potensi besar untuk kemajuan Indonesia. Pemerintah harus mengelola dengan baik, tanpa pendekatan militer, tetapi dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan,” tutup Yance Mote.
Penulis : Fajrin M
Editor : Mohammad Apriani
