Propemperda 2027 Disahkan, Topang Tujuh Misi Prioritas Visi BerAKSI

redaksi02
20 Nov 2026 18:04
2 menit membaca

Tanah Bumbu, FENOMENA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu resmi menyetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Kesepakatan strategis tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).

​Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri jajaran asisten, pimpinan SKPD, dan undangan terkait.

Dalam agenda tersebut, sambutan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais.

​Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Propemperda 2027 memiliki peran krusial karena terintegrasi langsung dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tanah Bumbu Tahun 2025–2030.

Seluruh rancangan regulasi yang masuk baik inisiatif DPRD maupun prakarsa pemerintah daerah disusun di bawah payung visi “BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.

​Secara garis besar, daftar Raperda dalam Propemperda 2027 diselaraskan untuk menopang tujuh misi prioritas pembangunan daerah.

Fokus utamanya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta perluasan lapangan kerja melalui penguatan UMKM berbasis industri unggulan.

​Selain itu, regulasi yang dirancang juga diarahkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur merata, penataan kota dan desa berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peningkatan prestasi seni, budaya, dan olahraga berbasis kearifan lokal, hingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.

​Dengan disetujuinya Propemperda Tahun 2027, legislatif dan eksekutif di Bumi Bersujud kini memiliki landasan hukum yang kokoh agar seluruh program strategis mulai dari layanan dasar publik hingga reformasi birokrasi digital memiliki kepastian regulasi serta dukungan penganggaran yang terukur.

x
x