BATULICIN – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA).
Kegiatan dilaksanakan 21 – 22 Januari 2024, bertempat di Aula Kantor DP3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu.
Dihadiri 50 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan Kurikulum, serta Guru Bimbingan Konseling (BK).
Peserta berasal dari 25 sekolah berbagai jenjang di Kabupaten Tanah Bumbu. Meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Pondok Pesantren.
Kepala DP3AP2KB diwakili Sekretaris, Kartini menekankan bahwa sekolah berperan penting menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan peran satuan pendidikan dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Serta mendukung Klaster IV Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Sekolah ramah anak menjadi tempat lahirnya generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, dan terlindungi hak-haknya”, jelasnya.
DP3AP2KB berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai bagian dari Tim Sekretariat SPRA dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).
Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi berbagai aspek penting.
Kepala Bidang PUGPPPA, Nurliana memberikan pengantar tentang pentingnya menciptakan lingkungan kondusif di sekolah, menekankan bahwa guru harus menjadi panutan positif, pendengar yang baik, dan tidak melakukan kekerasan.
Kemenag membahas peran satuan pendidikan dalam mencegah perkawinan usia anak dan memberikan bimbingan pra-nikah.
Dinkes memaparkan pentingnya sekolah sehat melalui edukasi kesehatan reproduksi, gizi remaja, dan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Disdik menyampaikan optimalisasi tim penanganan kekerasan terhadap anak dan layanan konseling.
DLH memberikan materi tentang pengembangan Sekolah Adiwiyata.
Peserta diperkenalkan dengan instrumen evaluasi mandiri SPRA untuk menilai apakah sekolah mereka memenuhi indikator sekolah ramah anak.
Hasil pengisian instrumen ini akan digunakan sebagai data pendukung advokasi Tim Gugus Tugas KLA dengan berbagai instansi dan dunia usaha dalam mengembangkan SPRA.
Diharapkan dengan kegiatan ini dapat terwujudnya sekolah BARIISAN (Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, dan Nyaman), Pendidik atau tenaga kependidikan yang berperspektif hak anak dan Peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan di sekolah.
Sehingga Tanbu semakin mantap melangkah menuju predikat Kabupaten Layak Anak dengan memperkuat sinergi di bidang pendidikan yang ramah anak.
