Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID – Ucapan Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Erny Wahdini, terkait keterbatasan pemberian bantuan makanan melalui dapur umum menuai reaksi keras dari Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj Anna Rusiana, menilai pernyataan tersebut kurang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang sedang terdampak bencana.
Menurutnya, dalam situasi krisis, pejabat publik tidak hanya dituntut menjelaskan keterbatasan anggaran dan logistik. Tetapi juga harus menjaga empati dalam setiap pernyataan yang disampaikan ke publik.
“Ini kondisi banjir. Hampir semua masyarakat terdampak. Jangan sampai keluar kata-kata yang justru memicu polemik di masyarakat. Kita tahu betul, banyak warga yang tidak bisa beraktivitas dan kehilangan mata pencaharian,” tegas Anna Rusiana, Rabu (7/1/2026) sore.
Anna mengakui bahwa Dinsos-P3AP2KB memang menghadapi keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia (SDM).
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam kondisi darurat, setiap ucapan pejabat pemerintah memiliki dampak besar terhadap kondisi psikologis warga yang sedang tertekan akibat bencana.
“Boleh saja menyampaikan kondisi riil pemerintah, tapi harus dengan bahasa yang menenangkan dan menumbuhkan harapan. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh korban banjir di Kabupaten Banjar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Sebaliknya, pemerintah berkewajiban hadir dan mengayomi masyarakat yang sedang kesusahan.
“Semua korban banjir punya hak untuk dibantu. Negara harus hadir. Pejabat pemerintah itu tugasnya melayani dan mengayomi, apalagi dalam situasi darurat seperti ini,” tambahnya.
Reaksi DPRD tersebut muncul setelah Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, secara terbuka menyampaikan terkait bantuan makanan untuk warga korban banjir.
Erny mengatakan, tidak mungkin semua masyarakat (korban banjir) dilayani Pemkab Banjar secara terus-menerus.
Menurut dia, Pemkab Banjar memiliki batas kemapuan, terutama dalam hal anggaran. Sebabnya, menurut dia lagi, pemerintah daerah harus melakukan skala prioritas dengan memfokuskan bantuan kepada warga yang dinilai paling terdampak serta para pengungsi.
“Kami harus melakukan prioritas. Dapur umum difokuskan untuk warga yang benar-benar terdampak parah dan berada di pengungsian,” ujar Erny dalam pernyataannya sebelumnya.
DPRD Banjar berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki pola komunikasi publik agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan relawan, pihak swasta, dan organisasi sosial, guna memperluas jangkauan bantuan bagi korban banjir.
“Bencana ini tanggung jawab bersama. Jangan sampai masyarakat merasa berjuang sendiri menghadapi musibah,” pungkas Anna Rusiana.
Penulis : Gusdur
Editor : Muhammad Apriani
