Tanah Bumbu, FENOMENA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Bumbu terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, memasuki tahap pemandangan umum fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (8/6/2023).
Menyampaikan pemandangan umum, Fraksi Amanat Nasional Demokrat DPRD Tanah Bumbu melayangkan pujian dan kritikan terhadap realisasi program dan kegiatan anggaran APBD Tahun 2022 tersebut.
Fraksi gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai NasDem tersebut menilai keberhasilan dari realisasi APBD 2022 Pemkab Tanah Bumbu hanya sebatas terlaksananya program dan kegiatan serta penyerapan anggaran.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara dampak atau benefit capaian kinerja masih belum dijelaskan dalam LPJ,” kritik Ketua Fraksi Amanat Nasional Demokrat DPRD Tanah Bumbu, Fawahisah Mahabatan usai membacakan pemandangan umum.
Dikatakan Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Bumbu 2 (Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Tengah dan Sungai Loban) ini, daerah ditarget pendapatan Rp2,031 Triliun.
Dari target, terealisasi sebesar Rp2,269 Triliun atau 111,74 Persen.
Kemudian, belanja daerah Tahun 2022 dialokasikan Rp2,137 Triliun dan terserap sebesar Rp2,019 Triliun.
“Surplus Silpa sebesar Rp 266 Milyar 177 Juta 659 Ribu,” kata Fawahisah.
Di puji dia, dari sisi kedisiplinan dan ketaatan pada aturan perundang-undangan, penyampaian LPJ APBD Tahun 2022 ini sudah cukup baik.
Menurut dia, kedisiplinan dan ketaatan waktu dalam penyampaian LPJ APBD merupakan salah satu indikator positif atas kerja dan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kemudian, dari substansi materi yang disajikan secara umum cukup baik.
“Dengan data dan angka yang disajikan cukup membanggakan,” puji dia.
Namun, lanjut dia, jika dicermati beberapa program dan kegiatan hanya seolah-olah telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil.
Insfrastruktur Jalan Masih Banyak Rusak
Melayangkan kritikan, Ketua Fraksi Amanat Nasional Demokrat, Fawahisah Mahabatan menyinggung terkait insfrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
padahal penyerapan anggarannya di APBD paling tinggi.
“Seperti di Kecamatan Kusan Hilir, di Desa Penyolongan bau aspal saja belum tercium kapan akan dimuluskan,” singgung Fawahisah.
Dijelaskan dia, Infrastruktur adalah faktor paling memegang peranan penting untuk pertumbuhan yang baik serta penyediaan akses terhadap pelayanan publik.
“Masih banyak wilayah yang harus dibangunkan jalan. Desa yang sudah ada jalan pun masih banyak jalan harus diperbaiki dan dipelihara,” jelas dia.
Contoh lain, sebut dia, jalan penghubung antar Desa Damar Indah ke Sumber Sari, Sumber Sari Ke Sungai Dua Laut dan desa-desa yang lain.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus,” harap dia.
Kesejahteraan Petani dan Nelayan Kecil Masih Rendah
Kemudian, sektor kesejahteraan petani dan nelayan kecil, pendapatan maupun upah masih sangat rendah.
Kenaikan harga produk tidak disusul dengan peninggkatan penghasilan petani dan nelayan.
Di petani, harga pupuk, benih hingga BBM menjadi persoalan. Kemudian pada nelayan, alat tangkap dan kebutuhan lain juga menjadi masalah.
Kenaikan sejumlah produk tersebut memaksa petani dan nelayan menerima kesulitan lantaran terjadi peningkatan biaya produksi.
“Lama-lama tidak ada lagi masyarakat Tanah Bumbu yang mau menjadi petani dan nelayan, dan mungkin kedepan akan terjadi krisis petani dan nelayan,” khawatir dia.
Bahkan, sebut Fawahisah, Plt Kepala Bappenas RI, Mia Amalia mengatakan bisa saja pada tahun 2063 tidak ada lagi yang mau menjadi petani.
“Program pemerintah petani milenial atau program yess belum mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi petani,” sebut dia.
Fawahisah juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terkait program upaya menyelamatkan pesisir pantai sebagai salah satu warisan alam yang menjadi tempat para nelayan beraktivitas mencari nafkah.
“Fraksi kami mohon penjelasan terkait ini,” minta dia.
Ketersediaan Air Bersih di Desa Masih Sulit
Fawahisah Mahabatan mengatakan, kesehatan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat.
Bahkan, pemerintah daerah telah berhasil menyadarkan masyarakat untuk pentingnya hidup sehat.
Namun, keberhasilan ini belum ditunjang dengan sarana prasarana kesehatan yang tersedia di tingkat desa.
Salah satunya, seperti ketersedian air bersih masih sulit diperoleh di wilayah tertentu.
“Distribusi air bersih dari PDAM belum merata, kami juga meminta penjelasan soal ini,” tegas dia.
Perlidungan Terhadap Pekerja Putra Daerah Masih Minim
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah dengan sumber daya alam (SDA) melimpah khususnya pertambangan.
Dengan potensi SDA tersebut, tentunya membuka peluang yang besar bagi masyarakat putra daerah untuk bekerja di “rumah” sendiri.
Namun, pada faktanya banyak para pekerja atau karyawan lokal putra daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang bekerja di perusahaan swasta justru dipindah tempatkan ke luar pulau kalimantan.
“Bagaimana perlindungan pemerintah daerah terhadap pekerja lokal putra daerah, kemudian bagaimana inplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2016,” heran dia.
