Banjarbaru, FENOMENA.ID – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan pelayanan Publik se-Kalsel sekaligus pemberian penghargaan Reformasi Birokrasi (RB), Sakip dan Pelayanan Bulik (Yanlik) di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru pada Kamis (9/3/2023).
Rakornis dan pemberian penghargaan tersebut merupakan dua agenda penting yang saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kalsel.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Setdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya mendorong agar seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP), sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di Kalsel baru terdapat 5 Kabupaten-Kota yang memiliki MPP, yakni Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru,” ucap Roy dalam keterangannya yang dikutip Fenomena.id, Jumat (10/2/23).
Roy menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel memandang MPP sebagai sarana yang digunakan oleh Pemerintah untuk optimalisasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
“Untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan ditahun 2023 sudah memiliki MPP,” tambah Roy.
Selain Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin yang akan membuat MPP pada tahun 2023, Kabupaten-Kota lain pun, yang masih belum memiliki MPP diharapkan dapat segera merealisasikannya, MPP tidak hanya dalam bentuk Mall, namun dalam bentuk sederhana pun dapat dibuat untuk meningkatkan pelayanan.
Ditempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra menyampaikan, pihaknya mendukung penuh arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang mengarahkan setiap Kabupaten-Kota memiliki MPP masing-masing.
“Tidak harus megah, yang penting bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ucap Galuh Tantri.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat penghargaan terbaik pertama di dua kategori, yaitu kategori Reformasi Birokrasi dan kategori Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan peringkat terbaik kategori Pelayanan Publik dan MPP diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.
