Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melalui Komisi IV menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Martapura 2, Rabu (8/01/2025) siang.
Sidak ini melibatkan Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Hj Anna Rusiana, bersama semua anggotanya.
Komisi IV DPRD Banjar menyoroti bangunan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu bangunan Puskemas Martapura 2 yang tidak standar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gedungnya itu rumah toko atau ruko hasil sewa,” ucap Hj Anna Rusiana usai sidak.
Menjadi perhatian DPRD Banjar terkait limbah medis dan ruang tunggu pasien.
“Ini penting, karena Puskesmas Martapura 2 ini berada di kawasan perumahan penduduk,” terang dia.
Harapannya, Puskesmas Martapura 2 bisa maksimal melayani masyarakat sesuai SOP.
“Lebih lagi, tahun ini ada kenaikan kunjungan pasien sekitar 50 persen ke Puskesmas Martapura 2,” jelas dia.
Terungkap, Puskesmas Martapura 2 terkendala kekurangan sumber daya manusia (SDM), salah satunya dokter.
“Belum memiliki dokter psikolog dan dokter gizi, serta kekurangan tenaga accounting. Harapannya, di tahun 2025 semuanya bisa terpenuhi,” ungkap Legislator DPRD Banjar asal Fraksi Gerindra ini.
DPRD Banjar memastikan akan mengusulkan pembangunan gedung Puskesmas Martapura 2 yang sebelumnya tidak bisa difungsikan sejak tahun 2023.
“Melalui RDP bersama Komisi III dan Pemkab Banjar akan kami usulkan pembangunan segera. Agar bangunan yang mangkrak tidak terbengkalai dan mubazir,” janji dia.
Menanggapi, Kepala Puskesmas Martapura 2, Hj Winarni membeberkan, dengan kondisi saat ini, pelayanan dan kunjungan pasien justru meningkat.
“Sehari bisa melayani 100-120 pasien,” beber dia.
Bahkan, lanjut dia, pada tahun 2024 jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas Martapura 2 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 52 ribu pasien.
“Kami layani dengan empat dokter, termasuk saya sendiri,” beber dia lagi.
Diakui dia, keterbatasan ruang tunggu tidak menjadi masalah besar.
“Kami pisah antara pasien non infeksi dengan infeksi, sesuai SOP,” kata dia.
Sementara, pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta lahan parkir bekerjasama dengan pihak swasta.
“Kami tinggal mengawasi kinerja pihak ketiga,” tutup dia.
Penulis : Gusdur
Editor : Muhammad Apriani