Tanah Bumbu, FENOMENA.ID – Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (15/3/2023).
Muhaimin Iskandar, menggelar Kunker bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar.
Kunker Cak Imin dan Abdul Halim ini untuk menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah bagi warga transmigran di Kabupaten Tanah Bumbu.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diucapkan Cak Imin, terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan sertifikasi tanah kepada transmigran.
“Perlu jadi perhatian kita, para transmigran ini perlu mendapatkan perhatian pada semua sektor,” kata Cak Imin.
Disebutkan dia, kompleksitas berbagai masalah tersebut tidaklah mudah. “Infrastruktur sarana serta prasarana ditambah aksesnya perlu kita diperhatikan,” sebut dia.
Apalagi, kata dia, warga transmigran menciptakan potensi dengan membuka sebuah wilayah baru.
“Nah, dengan SHM ini akan memungkinkan mereka mendapatkan masa depan lebih baik,” kata dia.
Transmigrasi Mempercepat Pembangunan Nasional
Dibeberkan Cak Imin, transmigrasi dan pembangunan desa menjadi satu kesatuan dan akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan nasional.
Baca juga : Kunjungi Istana Anak Yatim di Tanbu, Muhaimin Iskandar: Doakan Jadi Presiden!
“Pembangunan nasional akan cepat kalau desa tumbuh berkembang dengan cepat,” beber dia.
Cak Imin juga menjelaskan terkait undang-undang pelaksanaan dana desa.
Sebab, menurut dia, hal tersebut berdampak pada percepatan pembangunan desa yang luar biasa, terutama disisi peningkatan infrastruktur maupun SDM.
“Coba kita lihat pada pelaksanaan dana desa dirasa sangat efektif, undang-undang desa berdampak pembangunan desa cepat dan harus ditingkatkan,” papar dia.
Ditargetkan dia, pada Tahun 2024, APBN harus disalurkan ke tiap desa dengan nilai Rp 5 milyar. “Ini sebagai target kami di DPR RI sebagai bentuk perjuangan politik,” janji dia.
Dipastikan dia, Rp 5 milyar dari APBN dianggap rasional dan sangat cukup.
Baca juga : Pemkab Tanbu Sambut Kedatangan Kemendes PDTT
Kemudian, langkah yang diambil untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp 5 Milyar untuk desa ini harus dimulai dari komitmen kepala desa sendiri.
“Salah satunya, tentu dengan membuktikan keberhasilan melalui sikap, transparan, akuntabel atau tidak ada penyelewengan,” tambah dia.
Berkaitan itu, ungkap dia, pola pikir pemimpin di tingkat pusat sudah terbuka, termasuk Menteri Keuangan sudah membuktikan dana desa bermanfaat saat krisis.
“Kemarin terbukti, waktu merebaknya Covid 19, penggunaan dana desa betul-betul efektif,” tutup dia.
