Kabupaten Banjar, FENOMENA.ID – DPRD Kabupaten Banjar menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp400 miliar pada tahun mendatang. Untuk mengejar target tersebut, DPRD akan memperdalam evaluasi sumber pendapatan, termasuk kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) dan sejumlah lembaga terkait.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, mengatakan pembahasan optimalisasi PAD tidak cukup hanya dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (SKPD). DPRD juga perlu mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan daerah dan sektor usaha lainnya terhadap pendapatan Kabupaten Banjar.
Wakil Ketua I DPRD Banjar H Irwan Bora SH MH
Hal itu disampaikannya seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama SKPD terkait pendapatan daerah di Ruang Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Selasa (13/10/2026).
Irwan menyebut, pembahasan lanjutan dijadwalkan pada 20 Oktober 2026. Sejumlah pihak yang direncanakan diundang antara lain PT Baramarta, Perumda Pasar, PDAM, BPR, serta Bank Kalsel.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD ingin mendalami kontribusi masing-masing sektor sekaligus mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan yang masih dapat dikembangkan.
“Target tahun kemarin sekitar Rp340 miliar lebih. Mudah-mudahan ke depan bisa mencapai Rp400 miliar,” ujarnya.
Menurut Irwan, target tersebut perlu diiringi langkah konkret dalam menggali potensi pendapatan baru dan mengevaluasi sumber penerimaan yang sudah berjalan.
Ia menilai Kabupaten Banjar masih memiliki peluang untuk meningkatkan PAD, baik melalui pajak dan retribusi maupun kontribusi sektor usaha dan badan usaha daerah.
Namun, pembahasan anggaran masih perlu menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah daerah. Perubahan itu turut memengaruhi pembagian tugas sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Irwan berharap penyesuaian kelembagaan tersebut tidak menghambat upaya pemetaan potensi pendapatan. Sebaliknya, pembagian fungsi yang jelas diharapkan membuat pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah lebih terarah.
Ia juga membuka peluang pembentukan satuan tugas (Satgas) atau panitia khusus (Pansus) untuk mendorong peningkatan PAD Kabupaten Banjar.
Bagi Irwan, kenaikan pendapatan daerah bukan sekadar mengejar besarnya angka dalam anggaran. PAD yang lebih kuat diharapkan dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau PAD bisa memberikan pendapatan yang bagus, tentu dampaknya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat, baik melalui infrastruktur, sosial, kebudayaan, kesehatan maupun pendidikan,” pungkasnya.
Ia menambahkan, untuk rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan yang diperoleh digunakan kembali untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
DPRD pun berharap evaluasi terhadap SKPD dan BUMD dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi penerimaan daerah, sehingga target PAD Rp400 miliar dapat diperjuangkan dengan perencanaan yang terukur.
Penulis. : Yuanda
Editor. : Gusdur
Pos Terkait
Populer
