BPBD Kabupaten Banjar Gelar Rakor Perhitungan Banjarbaru, FENOMENA.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perhitungan Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis pagi (24/7/2025).
Kegiatan Rakoor di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Mokhamad Hilman, dan dihadiri oleh berbagai pihak lintas sektor yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana.
H. Mokhamad Hilman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengukur dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
“Indeks Ketahanan Daerah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam menghadapi dan mengatasi bencana. Ini menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Hilman, kepada awak media.
Lebih lanjut, Hilman menjelaskan bahwa IKD memiliki korelasi kuat dengan pengurangan Indek Resiko Bencana (IRB) yang merupakan salah satu indikator kinerja utama Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Semakin tinggi nilai IKD kita, maka semakin tangguh pula kita dalam menghadapi bencana. Itu berarti dampak bencana dapat dikurangi, dan itu yang menjadi tujuan utama kita,” tegasnya.
IKD sendiri dihitung berdasarkan 71 indikator yang tersebar dalam 7 aspek utama. Setiap indikator memuat sejumlah pertanyaan, total sebanyak 284, yang harus dijawab dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya dari unsur pemerintah daerah.
“Karena itulah kita undang stakeholder terkait seperti Basarnas, Balai Wilayah Sungai, PMI, dinas kesehatan, dan pihak lainnya. Semua punya peran penting dalam ketangguhan daerah terhadap bencana,” tambahnya.
Kabupaten Banjar dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Hampir setiap tahun, wilayah ini menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kemarau.
“Kalau kita lihat peta rawan bencana Kabupaten Banjar, hampir semuanya merah. Ini artinya seluruh wilayah kita berisiko tinggi, sehingga kita harus memiliki strategi yang jelas dan berbasis data,” ujar Hilman.
Dari hasil perhitungan IKD ini, lanjut Hilman, pemerintah daerah akan merumuskan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran untuk tahun 2026, dengan fokus pada perlindungan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Data IKD ini menjadi dasar kita dalam perencanaan. Kita ingin setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif untuk melindungi masyarakat dan menunjang kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.
Penulis : Gusdur
Editor : Muhammad Apriani
